Main Article Content

Abstract

The economic crisis that hit Indonesia in mid-1997 and also pressure from the community to encourage the government to adopt policies for the realization of a just, prosperous, and prosper. In order to realize the wishes of citizens who continue to urge the government then pursued one way by implementing good government governance. Good governance covers broad aspects of life ranging from legal, political, economic, and social as well as closely with the principal task of organizing the function of state power executive, legislative, and judicial branches. Government in making all aspects related to it, the government tried to create a governance system of government based on excellent service that is supported by both the behavior or attitude of the implementing agency. Good attitude in this regard reflects the personality and attitude of high responsibility of state officials in performing its duty of providing excellent service to the community. Excellent service which became a major cornerstone in restoring the government's image in the public eye particularly in view of the terms of service should be carried out to the maximum so that people's expectations of the government can be realized.

Keywords

Good Attitude Excellent Service Good Governance

Article Details

How to Cite
Rahman, S., & Musmulyadi. (2022). Integrasi Good Attitude dan Excellent Service dalam Mewujudkan Good Government Governance. BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 19-33. https://doi.org/10.35905/balanca.v3i02.2610

References

  1. Alamsyah. 2010. Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah. Jurnal DINAMIKA, 3(6): 1-9.
  2. Andreanto A. 2013. Aplikasi Teori Perilaku Terencana: Niat Melakukan Physical Excercise (Latihan Fisik) pada Remaja di Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2).
  3. Ardiyansyah, A., Kertahadi, dan Rizki Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 11(1).
  4. Azlina, A., Martha Tri Lestari, dan Dini Salmiyah Fithrah Ali. 2015. Pengaruh Aktivitas pada Instagram terhadap Sikap Mahasiswa Pengguna Instagram di Bandung (Studi pada Instagram Fashion Blogger Sonia Eryka). e-Proceeding of Management, 2(2): 2229-2236.
  5. Azlina. 2015. Kualitas Pelayanan Prima (Service Excellent) pada Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam Pasien Kurang Mampu (Studi di RSUD Kota Tanjungpinang). 1-15.
  6. Bungin, B. 2015. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers. Jakarta.
  7. Chandra, A. E. R. 2016. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4(1): 570-583.
  8. Dewi, N. K. J. K., A. T. Atmadja, dan N. T. Herawati. 2015. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 3(1): 1-11.
  9. Fajarningtyas, Liza, Muslimin, dan Abdul Kahar. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Governance terhadap Kinerja Value For Money. eJurnal Katalogis, 4(10): 109-117.
  10. Falaakh, M. F. 2007. Strategi menuju Clean and Good Government dalam Bulletin Solusi Hukum.
  11. Faridah, dan B. Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 4(5): 1-20.
  12. Ganie, M. dan Rochman. 2000. dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta : Komnas HAM.
  13. Ganie, M. dan Rochman. 2000. Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta : Komnas HAM .
  14. Hadjan, M. N. R. 2001. Efektivitas Pelayanan Prima sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit (Perspektif Psikologi). Jurnal Psikologi, 2. 105-115.
  15. Hasanah, F. 2016. Pengaruh Pelayanan Prima terhadap Kepuasan Pelanggan di Jade Bamboo Resto Yogyakarta.jurnal KELUARG, 2(1).
  16. Kartikasari, D. Dan Dea Ariesta Syafitri. 2014. Efektivitas Pelayanan Prima (Service Excellence) terhadap Kepuasan Pelanggan yang Berdampak pada Loyalitas Pelanggan pada Toko Obat Dewi Farma.
  17. Komala, C. K., Suhadak, dan Maria Goretti Wi Endang N. P. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang).
  18. Kuncoro, M. 2014. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Empat. Erlangga. Jakarta.
  19. Kurniati, H. D., Mochamad Djudi M, dan Muhammad Saifi. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1): 1-7.
  20. Machmud, E. M. 2015. Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans. Jurnal iqtishadia, 8(2).
  21. Maryam, S. N. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1): 1-18.
  22. Muis, M. A. H. 2014. Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakkukang Makassar. Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan,7(2): 73-82.
  23. Nawawi, J. 2012. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance.jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3): 19-29.
  24. Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
  25. Nubatonis, Sondil E., Sugeng Rusmiwari dan Son Suwasono. 2014. Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1) 16-20.
  26. Oktarina, M., K. Raharjo, dan R. Andini. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuanagan di Kota Semarang. Journal Of Accounting, 2(2)1-15.
  27. Rasul, S. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. MIMBAR HUKUM,
  28. Rosyada, A. A. 2016. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintah, 4(1): 102-114.
  29. Santosa, P. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008 hlm. 1.
  30. Sari, V. A. P. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(2): 746-760.
  31. Saud, I. M. 2016. Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi dan investasi, 17(2); 209-219.
  32. Sedarmayanti. 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik), Bagian Kedua : Membangun manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Mandar Maju, Bandung hlm.1.
  33. Silalahi, S., Mochammad Al Musadieq, Dr. MBA, dan Gunawan Eko Nurtjahjono, S.Sos, M.Si. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 1(1): 1-5.
  34. Suhendar, Dadang. 2016. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderator. JRKA, 2(2): 21-41.
  35. Syamsinar. 2013. Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. eJournal Administrasi Negara, 4(4): 5161-5173.
  36. Tjokroaminoto, B. 2000. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), FH-UI Press, Jakarta, hlm. 19.
  37. Walgito, B. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: ANDI.
  38. Wiriaatmadja, R. 2004. Dimensi Hukum Pengawasan terhadap BUMN yang Menjual Sahamnya di Pasar Modal (Go Public) dalam Rangka Menunjang Perekonomian Nasional. Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm. 129.
  39. Yarni, M. dan Latifah Amir. 2014. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum, 120-138.
  40. Yenny. 2013. Prinsip-prinsip Good Governance: Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda.eJournal Ilmu Administrasi Negara, 1(2): 196-209.
  41. Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Prenamedia Group. Jakarta.
  42. Zeyn, E. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, 10(1): 52-62.

Most read articles by the same author(s)