Article Sidebar
Downloads
Main Article Content
Abstract
The principle of Presumtio Iustae Causa is a part of State Administrative Decree implementated in resolving state administrative disputes. This principle means that a State Administrative Decision should be valid consideration. It could be make the validity lost when the new decision one cancels or revokes the old decision. The paper purposed the establishment of State Administrative Courts, to provide protection for the rights of the people as originately from personal rights as well as to provide protection for the community rights of society based on the common interests of community. This qualitative research applied a normative juridical legal method. The study resulted that a government obligated to promote the general welfare as stated in the constitutional mandate. In carrying out this obligation, the government has to take Administrative Law Enforcement actions.
Keywords
Article Details
References
- Arto, M. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmuni, “Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.” Perfektif Hukum 16, no. 1 (Mei 2016).
- Caniago, Miftah Sa’ad, “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Schorsing) yang Berpotensi Marusak Lingkungan.” Media Syari’ah 21, no. 2 (2019)
- Hadjon, Philipus M. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tetang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Menteri Kehakiman RI, Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR RI Mengenai RUU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 29 April 1986.
- Mertokusumo, Sudikmo. Hukum Acara Perdata Indonesia. edisi kelima. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Sasangka, H. Hukum Pembuktian. Jakarta: Mandar Maju, 2005.
- Siahaan, Lintong O. Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Tjandra, Riawan W. Hukum Administrasi Negara. cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (Preambule) Alinea 4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28G.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penjelasan Umum angka 1 alinea 8.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
References
Arto, M. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Asmuni, “Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.” Perfektif Hukum 16, no. 1 (Mei 2016).
Caniago, Miftah Sa’ad, “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Schorsing) yang Berpotensi Marusak Lingkungan.” Media Syari’ah 21, no. 2 (2019)
Hadjon, Philipus M. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Harahap, M Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tetang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
Menteri Kehakiman RI, Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR RI Mengenai RUU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 29 April 1986.
Mertokusumo, Sudikmo. Hukum Acara Perdata Indonesia. edisi kelima. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
Sasangka, H. Hukum Pembuktian. Jakarta: Mandar Maju, 2005.
Siahaan, Lintong O. Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
Tjandra, Riawan W. Hukum Administrasi Negara. cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (Preambule) Alinea 4.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28G.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penjelasan Umum angka 1 alinea 8.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.