Main Article Content

Abstract

The Religious Courts are law enforcement institutions in Indonesia that cannot be separated from the existence of judges as executor and organizer of judicial power. In essence, religious court judges are appointed as state officials, consciously attaching cumulative conditions as mandated in Article 13 of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. The position of judges in carrying out their duties, functions and roles must really be able to actualize and apply the noble values ​​contained in the precepts of Pancasila and the 1945 Constitution as the constitutional basis for receiving, examining, adjudicating, and completing attribution authority. and its main distribution within the religious courts. The logical consequence of judicial power which is the responsibility of judges in religious courts cannot be denied by various problems and challenges both internally including the status of judge appointments, the judicial system, education and knowledge of judges, morality, and the welfare of judges. As well as externally which includes community participation, independence of judges, and a supervisory system.

Keywords

Judge; Religious Courts; Appointment; Executor of Power.

Article Details

References

  1. Ahmad, Amirullah. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
  2. Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
  3. Aristeus, Syprianus. “Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 379–90.
  4. Dahwadin dan Hasanudin. Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. I. Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
  5. Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
  6. Galingging, Ridarson. “Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa.” ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2016): 1–17.
  7. Gulton, Binsar M. Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 4. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
  8. Halim, Abdul. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif. Cet. II. Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002.
  9. Handoko, Duwi. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Cet. I. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
  10. Hantoro, Novianto Murti. Hakim; Antara Pengaturan Dan Implementasinya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
  11. Ilham Tanzilulloh, M. “Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia.” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam 14, no. 1 (2020): 109–22.
  12. Indah, Christina Maya. “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 41–60.
  13. Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
  14. Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
  15. Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Cet. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
  16. Muhyidin, Muhyidin. “Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 1–19.
  17. Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
  18. Rianda, Hendi Gusta. “Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia.” Constitutionale 1, no. 1 (2020): 27–38.
  19. Salle. Urgensitas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Cet. I. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
  20. Saputra, Refki. “Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Peradilan Di Indonesia.” PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM UPAYA PEMBENAHAN PENGADILAN DI INDONESIA 6 (2018): 17–29.
  21. Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Riau University, 2016.
  22. Supardin. Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu). Cet. II. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
  23. Susilawati, Eka. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
  24. Sutatiek, Sri. “Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas.” Arena Hukum 6, no. 1 (2013): 1–21.
  25. Talli, Abd. Halim. Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
  26. Ulya, Zaki. “Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 (2016): 482–96.
  27. Ahmad, Amirullah. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
  28. Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
  29. Aristeus, Syprianus. “Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 379–90.
  30. Dahwadin dan Hasanudin. Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. I. Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
  31. Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
  32. Galingging, Ridarson. “Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa.” ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2016): 1–17.
  33. Gulton, Binsar M. Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 4. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
  34. Halim, Abdul. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif. Cet. II. Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002.
  35. Handoko, Duwi. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Cet. I. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
  36. Hantoro, Novianto Murti. Hakim; Antara Pengaturan Dan Implementasinya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
  37. Ilham Tanzilulloh, M. “Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia.” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam 14, no. 1 (2020): 109–22.
  38. Indah, Christina Maya. “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 41–60.
  39. Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
  40. Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
  41. Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Cet. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
  42. Muhyidin, Muhyidin. “Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 1–19.
  43. Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
  44. Rianda, Hendi Gusta. “Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia.” Constitutionale 1, no. 1 (2020): 27–38.
  45. Salle. Urgensitas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Cet. I. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
  46. Saputra, Refki. “Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Peradilan Di Indonesia.” Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembenahan Pengadilan Di Indonesia 6 (2018): 17–29.
  47. Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Riau University, 2016.
  48. Supardin. Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu). Cet. II. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
  49. Susilawati, Eka. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
  50. Sutatiek, Sri. “Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas.” Arena Hukum 6, no. 1 (2013): 1–21.
  51. Talli, Abd. Halim. Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
  52. Ulya, Zaki. “Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 (2016): 482–96.