Main Article Content

Abstract

The state is obliged to provide protection and fulfillment of the right to freedom of expression, but these ideals still try to pursue an ideal position towards law enforcement and human rights in accordance with the orders of Pancasila and the 1945 NRI Constitution. Therefore, this study aims to find out and analyze the problems of human rights enforcement in the concept of a legal state in terms of the right to freedom of expression. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach (conseptual approach). The results showed that law enforcement against free speech was reviewed in three aspects, namely legal structure, legal substance, and legal culture. These three aspects became the source of findings of fundamental problems, so that the revision of the law on electronic information and transactions, the restorative justice approach, and the development of national character became a necessity in the context of enforcing the right to free speech in Indonesia in accordance with Pancasila and the 1945 NRI Constitution.

Keywords

Constitution Freedom of Expression ITE Law

Article Details

References

  1. Aditia, Ilham Maulana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, ‘Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelanya Hoax’, Jurnal Pendidikan Tambusai, 5.3 (2021), 8995–9003.
  2. Ananda, Rizki, ‘Pengembangan Pendidikan Agama Islam di BKM Kampus Medan Area’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).
  3. Ansori, Lutfil, ‘Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif’, Jurnal Yuridis, 4.2 (2018), 148–63.
  4. Asshiddiqie, Jimly, ‘Hukum Acara Pengujian Undang-Undang’, 2006.
  5. Barda Nawawi Arief, S H, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Prenada Media, 2018).
  6. Friedman, Lawrence M, The Legal System: A Social Science Perspective (Russell Sage Foundation, 1975).
  7. Ilhamsyah, R Taufiq, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Kepada Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)’, 2018.
  8. Mahfud, Moh, ‘Politik Hukum Di Indonesia’, 1998.
  9. Marzuki, Suparman, and Eko Riyadi, ‘Hukum Hak Asasi Manusia’, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
  10. Miptahul, Miptahul, ‘Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN)’, SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 1.2 (2020), 76–87.
  11. Muhammad, Abdulkadir, ‘Hukum Dan Penelitian Hukum’ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
  12. Naibaho, Masfan, ‘Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial’, 2021.
  13. Pane, Relly Rakhmani, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam, ‘Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial’, Jurnal Ilmiah METADATA, 3.2 (2021), 599–619.
  14. Santoso, Agus, ‘Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum’, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
  15. Satjipto, Rahardjo, ‘Hukum Dan Masyarakat’, Angkasa. Bandung, 1980.
  16. Soekanto, Soerjono, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2004.
  17. Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik (Grasindo, 1992).
  18. Syamsuddin, Aziz, ‘Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Ed 2’, 2019.
  19. Thaib, Dahlan, ‘Teori Dan Hukum Konstitusi’, 2005.
  20. Warong, Kristian Megahputra, ‘Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial’, Lex Administratum, 8.5 (2020).
  21. Wijaya, Made Hendra, ‘Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila’, Jurnal Advokasi, 5.2 (2015).