Article Sidebar
Submitted
February 5, 2023
Accepted
September 21, 2023
Published
September 21, 2023
Download
Statistic
Read Counter : 121 Download : 18
Downloads
Download data is not yet available.
Main Article Content
Abstract
The presence of PPPA Regulation No. 5 of 2022 concerning Coordination Procedures for Monitoring the Implementation of Children is expected to help solve problems regarding violence against children that often still occur. However, in this Regulation there is a problematic Article, namely Article 30 which states that the Governor is appointed by the PPPA minister to be the head of the provincial child protection coordination team. Of course this will cause some problems that are most likely to occur. This paper tries to find out how adz-dzari’ah views Article 30 in PPPA Regulation No. 5 of 2022 and how effective PPPA Regulation No. 5 of 2022 is in an effort to provide protection for children. The results of this study are: first, in terms of adz-dzari’ah, article 30 should be abolished because it will cause mafsadah and must be avoided. Secondly, this candy has not been effective. The advice that can be given is: The government should be wiser in expressing word for word in a regulation. Furthermore, there is a discrepancy between several Articles, therefore it is important that this issue be studied in depth.
Keywords
Az ZariahTheory of Legal EffectivenessMinisterial Regulation No. 5 of 2022
Article Details
How to Cite
-, R. P. H. M. (2023). Review of the Az zari’ah Concept and Theory of Legal Effectiveness in PPPA Ministerial Regulation No. 5 of 2022. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 21(1), 74–96. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4950
References
- Adb. Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
Admin KPAI, and kpai.go.id. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” kpai.go.id, 2022. https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.
Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. “ARSITEKTUR PENERAPAN OMNIBUS LAW MELALUI TRANSPLANTASI HUKUM NASIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 1–18.
Ardito Ramadhan, and Kompas.com. “Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya .” www.kompas.com, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021.
Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” Binamulia Hukum 9, no. 2 (2020): 127–40. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122.
BENI CANDRA. “KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2020.
Cunduk Wasiati. “PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.” Al-Risalah 2 (2017): 118–43.
Dahlan, Moh. Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2013.
Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1–45.
HASANAH, MULYA FAIDATUL. “Efektivitas Penggunaan Whatsapp Group (Wag) Pada Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Di Masa Pandemi Covid-19.” EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi 1, no. 2 (2021): 82–87. https://doi.org/10.51878/edutech.v1i2.425.
Hidayat, Saepulloh, and pikiranrakyat.com. “Ironi Hari Anak Nasional 2022, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terus Bermunculan.” pikiranrakyat.com, 2022. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015077774/ironi-hari-anak-nasional-2022-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terus-bermunculan.
Kartiningrum, Novi. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta),” 2008, 1–193.
Kusuma, Amalia, Ayu. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.” Ilmu Sosial 3, no. 1 (2015): 64–71.
Liza Agnesta Krisna. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 1st ed. Yogyakarta: Depublish, 2012.
Mardi Candra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
MKRI. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta: Kepaniteran dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
Mukadimah. “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.
Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IMPLEMENTATION OF WELFARE AND CHILD PROTECTION POLICIES.” SOSIO KONSEPSI 4, no. 200 (2014): 215–35.
Niko Ramadhani, and www.akseleran.co.id. “Conflict of Interest Adalah: Faktor Dan Gambaran Umumnya.” www.akseleran.co.id, 2022. https://www.akseleran.co.id/blog/conflict-of-interest-adalah/.
Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” Tarbiyah Bil Qalam 6, no. 1 (2022): 49–58.
Peraturan Menteri. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Jakarta, 2022.
Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.” Jakarta, 2018.
———. “Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.” Jakarta, n.d.
Peraturan Presiden RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.” Jakarta, 2022.
Pitono, Andi. “Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal Kebijakan Publik 3, no. 1 (2012): 1–55.
Pribadi, Dony, Magister Hukum, and Universitas Airlangga. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.” Jurnal Hukum Volkgeist 3 (2018): 14–25.
Rabiah Al Adawiah. “DISEMINASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS SOSIALISASI JABODETABEK PERIODE 2006-2007).” Universitas Indonesia, 2008.
Reza Fahlevi. “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015).
Sekretariat DPR RI. “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2002.
———. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 1974.
SIMFONI-PPA. “SIMFONI-PPA.” https://kekerasan.kemenpppa.go.id/, 2022. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum.” POLITIK MAKRO DALAM PENGELOLAAN MADRASAH 18, no. 2 (2018): 1–16.
Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.” https://islam.nu.or.id/, 2022. https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT.
References
Adb. Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
Admin KPAI, and kpai.go.id. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” kpai.go.id, 2022. https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.
Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. “ARSITEKTUR PENERAPAN OMNIBUS LAW MELALUI TRANSPLANTASI HUKUM NASIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 1–18.
Ardito Ramadhan, and Kompas.com. “Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya .” www.kompas.com, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021.
Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” Binamulia Hukum 9, no. 2 (2020): 127–40. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122.
BENI CANDRA. “KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2020.
Cunduk Wasiati. “PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.” Al-Risalah 2 (2017): 118–43.
Dahlan, Moh. Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2013.
Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1–45.
HASANAH, MULYA FAIDATUL. “Efektivitas Penggunaan Whatsapp Group (Wag) Pada Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Di Masa Pandemi Covid-19.” EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi 1, no. 2 (2021): 82–87. https://doi.org/10.51878/edutech.v1i2.425.
Hidayat, Saepulloh, and pikiranrakyat.com. “Ironi Hari Anak Nasional 2022, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terus Bermunculan.” pikiranrakyat.com, 2022. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015077774/ironi-hari-anak-nasional-2022-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terus-bermunculan.
Kartiningrum, Novi. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta),” 2008, 1–193.
Kusuma, Amalia, Ayu. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.” Ilmu Sosial 3, no. 1 (2015): 64–71.
Liza Agnesta Krisna. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 1st ed. Yogyakarta: Depublish, 2012.
Mardi Candra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
MKRI. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta: Kepaniteran dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
Mukadimah. “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.
Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IMPLEMENTATION OF WELFARE AND CHILD PROTECTION POLICIES.” SOSIO KONSEPSI 4, no. 200 (2014): 215–35.
Niko Ramadhani, and www.akseleran.co.id. “Conflict of Interest Adalah: Faktor Dan Gambaran Umumnya.” www.akseleran.co.id, 2022. https://www.akseleran.co.id/blog/conflict-of-interest-adalah/.
Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” Tarbiyah Bil Qalam 6, no. 1 (2022): 49–58.
Peraturan Menteri. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Jakarta, 2022.
Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.” Jakarta, 2018.
———. “Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.” Jakarta, n.d.
Peraturan Presiden RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.” Jakarta, 2022.
Pitono, Andi. “Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal Kebijakan Publik 3, no. 1 (2012): 1–55.
Pribadi, Dony, Magister Hukum, and Universitas Airlangga. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.” Jurnal Hukum Volkgeist 3 (2018): 14–25.
Rabiah Al Adawiah. “DISEMINASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS SOSIALISASI JABODETABEK PERIODE 2006-2007).” Universitas Indonesia, 2008.
Reza Fahlevi. “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015).
Sekretariat DPR RI. “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2002.
———. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 1974.
SIMFONI-PPA. “SIMFONI-PPA.” https://kekerasan.kemenpppa.go.id/, 2022. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum.” POLITIK MAKRO DALAM PENGELOLAAN MADRASAH 18, no. 2 (2018): 1–16.
Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.” https://islam.nu.or.id/, 2022. https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT.
Admin KPAI, and kpai.go.id. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” kpai.go.id, 2022. https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.
Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. “ARSITEKTUR PENERAPAN OMNIBUS LAW MELALUI TRANSPLANTASI HUKUM NASIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 1–18.
Ardito Ramadhan, and Kompas.com. “Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya .” www.kompas.com, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021.
Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” Binamulia Hukum 9, no. 2 (2020): 127–40. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122.
BENI CANDRA. “KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2020.
Cunduk Wasiati. “PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.” Al-Risalah 2 (2017): 118–43.
Dahlan, Moh. Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2013.
Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1–45.
HASANAH, MULYA FAIDATUL. “Efektivitas Penggunaan Whatsapp Group (Wag) Pada Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Di Masa Pandemi Covid-19.” EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi 1, no. 2 (2021): 82–87. https://doi.org/10.51878/edutech.v1i2.425.
Hidayat, Saepulloh, and pikiranrakyat.com. “Ironi Hari Anak Nasional 2022, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terus Bermunculan.” pikiranrakyat.com, 2022. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015077774/ironi-hari-anak-nasional-2022-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terus-bermunculan.
Kartiningrum, Novi. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta),” 2008, 1–193.
Kusuma, Amalia, Ayu. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.” Ilmu Sosial 3, no. 1 (2015): 64–71.
Liza Agnesta Krisna. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 1st ed. Yogyakarta: Depublish, 2012.
Mardi Candra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
MKRI. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta: Kepaniteran dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
Mukadimah. “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.
Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IMPLEMENTATION OF WELFARE AND CHILD PROTECTION POLICIES.” SOSIO KONSEPSI 4, no. 200 (2014): 215–35.
Niko Ramadhani, and www.akseleran.co.id. “Conflict of Interest Adalah: Faktor Dan Gambaran Umumnya.” www.akseleran.co.id, 2022. https://www.akseleran.co.id/blog/conflict-of-interest-adalah/.
Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” Tarbiyah Bil Qalam 6, no. 1 (2022): 49–58.
Peraturan Menteri. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Jakarta, 2022.
Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.” Jakarta, 2018.
———. “Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.” Jakarta, n.d.
Peraturan Presiden RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.” Jakarta, 2022.
Pitono, Andi. “Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal Kebijakan Publik 3, no. 1 (2012): 1–55.
Pribadi, Dony, Magister Hukum, and Universitas Airlangga. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.” Jurnal Hukum Volkgeist 3 (2018): 14–25.
Rabiah Al Adawiah. “DISEMINASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS SOSIALISASI JABODETABEK PERIODE 2006-2007).” Universitas Indonesia, 2008.
Reza Fahlevi. “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015).
Sekretariat DPR RI. “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2002.
———. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014.
———. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 1974.
SIMFONI-PPA. “SIMFONI-PPA.” https://kekerasan.kemenpppa.go.id/, 2022. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum.” POLITIK MAKRO DALAM PENGELOLAAN MADRASAH 18, no. 2 (2018): 1–16.
Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.” https://islam.nu.or.id/, 2022. https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT.