Regulasi dan Kepemilikan Media di Indonesia: Studi Kasus Konsentrasi Kepemilikan oleh Konglomerat
DOI:
https://doi.org/10.35905/publistikji.v2i1.14658الكلمات المفتاحية:
Kepemilikan media; Regulasi; Demokrasi; konglomerasi; Kebebasan Pers.الملخص
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana peraturan dan struktur kepemilikan media di Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi, kebebasan pers, serta akses masyarakat terhadap informasi publik. Dalam konteks demokrasi, media seharusnya berfungsi sebagai pilar keempat yang independen, bertindak sebagai pengawas kekuasaan dan merepresentasikan aspirasi masyarakat. Namun, realitasnya, kepemilikan media di Indonesia cenderung terkontraksi pada sejumlah kecil konglomerat dan individu politik. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi prinsip media yang seharusnya netral dan adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk mengevaluasi landasan hukum, praktik kepemilikan, dan dampak sosial yang diakibatkannya terhadap demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada masih belum berhasil mengontrol laju penguasaan media, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan adanya celah dalam penegakan hukum. Studi terhadap kelompok media besar seperti MNC Group dan Emtek Group mengungkapkan bagaimana dominasi media dapat membentuk opini publik secara bias dan tidak beragam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, pembaruan lembaga pengawas media, serta dukungan kepada media independen sebagai langkah untuk melindungi keberagaman informasi dan kebebasan pers di Indonesia.
المراجع
Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 2(1), 65–81. https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81
Darmanto, N. (2020). Pemusatan Kepemilikan Media: Implikasinya Terhadap Konten Media. Mediasi, 1(3), 202–218. https://doi.org/10.46961/mediasi.v1i3.147
Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 18. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047
Fajarlie, N. I. (2023). Riset: Media di Indonesia Sangat Berisiko Disetir Kepentingan Politik Praktis Jelang Pemilu 2024. KompasTV. https://www-kompas-tv.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompas.tv/amp/nasional/463792/riset-media-di-indonesia-sangat-berisiko-disetir-kepentingan-politik-praktis-jelang-pemilu-2024?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari %251%24s&aoh=17505
Haikal, C. I., Novitasari, D., & Hertantyo, R. F. (2024). Konsentrasi Kepemilikan Media di Indonesia : Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. 2(2), 94–101.
Hilmansyah, M. W. (2023). Spasialisasi Dan Indikasi Konglomerasi Perusahaan Media Trans Cor. Open Journal Systems, 18(3), 543–554. https://binapatria.id/index.php/MBI%0A
Irman, S. (2020). Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 4, 1–23.
Khumairoh, U. (2021). Dampak Konglomerasi Media Terhadap Industri Media Massa dan Demokrasi Ekonomi Politik di Era Konvergensi Media. Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi, 2(1), 63–78. https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.05
Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231–250. https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4169
Pangau, I. A. V., Kumampung, T. M. ., & Midu, S. (2021). Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. IX(1), 95–102.
Poti, J. (2020). Ekonomi politik, media dan ruang publik. SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi, 13(2), 200–206.
Rahim, C., Niode, B., Pati, A. B., Liando, D. M., & Mamentu, M. (2024). Netralitas Media Massa Berbasis Online Padapemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(1), 776–792.
Raintung, O. C., Mamahit, C. E. ., & Tinangon, E. N. (2024). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 12(4).
Ramadhan, M. F. S., & Afala, L. O. M. (2022). Politik Media, Media Polirik: Pers, Rezim, Kemunduran demokrasi. htpp://isbn.perpusnas.go.id/kdt/viewkdt?id=0822004672
Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Aktualita (Jurnal Hukum), 3(1), 58–80. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957
Sahputra, D. (2020). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 259. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.259-274
Salsabila, A. S., Prasya, F. Y., Fadhilah, M. R., & Nisa, P. K. (2024). Ekonomi Politik Media di Indonesia: Hubungan Hary Tanoesoedibjo Dengan Sikap MNC Group dalam Pilpres 2024. 8(12), 565–569.
Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. 1(2), 18–23.
Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(6), 4843–4864.
Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. Online, 6(1), 1–31. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31
Zahra, C. S. A., Marsheila, F., Majida, I. G., & Aziz, A. U. (2024). Implementasi Kebebasan Pers Di MNC Media Terhadap Framing Pemberitaan Pasangan Calon Ganjar Mahfud Menjelang Pemilu Umum 2024. Moderat, 10(3), 606–623.
Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 116–123. https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286
